Nusron Wajib Klaim Berhasil Kurangi Masalah Ketenagakerjaan di Luar Negeri

981874-Nusron Wajib Klaim Berhasil Kurangi Masalah Ketenagakerjaan di Luar Negeri

Jakarta – Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono, mengklaim, pada masa kepemimpinan Nusron Wahid sebagai Kepala BNP2TKI, berbagai masalah yang kerap dialami oleh TKI baik dari sisi pra, masa, maupun purna penempatan, telah berhasil diminimalisir.

Hermono di kantornya, Kamis (29/12), mengatakan, beberapa langkah utama yang telah dilaksanakan yakni, pertama, BNP2TKI menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 15 kementerian/lembaga terkait untuk bersama melakukan reformasi tata kelola layanan TKI yang dilakukan dengan cara membentuk one stop service yaitu program layanan TKI terintegrasi di daerah kantong TKI dan daerah perbatasan.

Kedua, menyederhanakan tahapan pelayanan dokumen bagi calon TKI. Ketiga, melakukan pembenahan cost structure penempatan TKI. Keempat, menyediakan fasilitas keuangan TKI yang murah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk penempatan maupun pemberdayaan TKI, melakukan rating bagi perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) demi perbaikan layanan.

Ia mengatakan, sepanjang tahun 2016, telah berhasil dibentuk dua layanan terintegrasi yang antara lain di Nunukan dan Indramayu. Model pelayanan terintegrasi tersebut akan direplikasi pada tahun 2017 didaerah sumber TKI lainnya.

Upaya lain yang telah dilakukan yakni penguatan informasi dan pendampingan desa, yang melibatkan mahasiswa kerja kuliah ngata (KKN) di beberapa universitas di Indonesia. Program ini merupakan upaya membangun kemandirian warga desa asal TKI, melalui pemberian informasi produk TKI, konsultasi proses TKI dan pendampingan proses TKI dari desa asal TKI sekaligus untuk meniadakan peran calo di daerah-daerah kantong TKI. Sebagai pilot project telah dilaksanakan di Universitas Cendana Kupang, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Universitas Wiralodra Indramayu, dan IAIN Serang.

Dalam hal penanganan isu perlindungan TKI di luar negeri, telah diterima pengaduan kasus sebanyak 5.000an aduan yang meliputi antara lain putus komunikasi, jabatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, tindak kekerasan oleh majikan, kaburan, pelecehan seksual, dan gaji tidak dibayar. Pengaduan dimaksud dilakukan melalui media telpon, tatap muka, sms, surat, email. Dimana telah berhasil diselesaikan sebanyak 3.680 pengaduan, sementara sisanya dalam proses penyelesaian.

Terkait pemanfaatan program KUR penempatan TKI, BNP2TKI mencatat sebanyak 11.222 orang TKI telah memanfaatkan program pemerintah tersebut dengan nilai uang yang disalurkan oleh Bank Mitra sebesar Rp 148,6 miliar. Sekalipun pemanfaatan KUR bagi eks TKI purna belum terlalu menunjukan pertumbuhan yang menggembirakan, namun sebanyak 124 mantan TKI telah memanfaatkan program tersebut dengan jumlah dana yang disalurkan oleh Bank mitra sebesar Rp 4,5 miliar.

Dikatakan, BNP2TKI juga telah berhasil memperoleh predikat kepatuhan tinggi dengan zona hijau yang diberikan oleh Ombudsman Nasional sebagai bentuk pengakuan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan maupun mengembangkan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut terukur melalui diterimanya Sertifikat ISO (International Standard Organisation) 9001:2015 dari Sucofindo International Certification Services kepada Crisis Center BNP2TKI sebagai bentuk penerapan sistem manajemen mutu yang memenuhi Quality Management Systems-Requirements.

 


Beritahu teman


Berita lainnya

Apa komentarmu?

Email kamu tidak akan kami publikasikan.


*