Soal Suyati, Pemerintah Indonesia Harus Tegas terhadap Pemerintah Malaysia

952709-Soal Suyati Pemerintah Indonesia Harus Tegas terhadap Pemerintah Malaysia

Jakarta – Kembali terungkap kasus penganiayaan secara keji terhadap Suyati, pekerja rumah tangga (PRT) migran asal Sumatera Utara di Malaysia pada penghujung tahun 2016. Kasus ini menegaskan, perlindungan terhadap buruh migran di Malaysia masih ilusi. “Komitmen kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi PRT migran sebagaimana tertuang dalam MoU sebatas janji di atas kertas,” tegas Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, kepada SP, Senin (26/12) malam.

Anis menjelaskan, pada tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 12 siang, KBRI memperoleh informasi mengenai penemuan seorang TKI dalam keadaan tidak sadarkan diri di dekat selokan di Jalan PJU 3/10 Mutiara Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia.

Setelah menerima laporan tersebut, KBRI segera merujuk yang bersangkutan ke Rumah Sakit Pusat Perubatan Universiti Malaysia (RS PPUM) untuk mendapatkan perawatan intensif. KBRI juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Malaysia dan berdasarkan laporan tersebut majikan pelaku penyiksaan telah ditahan oleh Polisi Di Raja Malaysia (PDRM).

Dari hasil penelusuran KBRI, diketahui, TKI korban penyiksaan bernama Suyanti binti Sutrino, umur 19 tahun, berasal dari Kisaran, Sumatera Utara. Saat dibawa ke Rumah Sakit Suyanti dalam keadaan luka sekujur tubuhnya dan lebam kedua matanya karena penyiksaan. Selama berada di Rumah Sakit, Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur terus memberikan pendampingan.

Berdasarkan informasi dari Suyanti, Suyanti masuk ke Malaysia pada tanggal 7 Desember 2016 melalui Tanjung Balai-Port Klang. Sesampainya di Port Klang, ia dijemput oleh seorang agen atas nama Ruby. Pada tanggal 8 Desember 2016, korban diantarkan ke rumah majikan, seorang wanita Melayu. Seminggu setelah bekerja, majikan mulai melakukan penyiksaan fisik terhadap Suyanti.

Puncaknya pada tanggal 21 Desember 2016, Suyanti melarikan diri dari rumah majikan setelah diancam dengan pisau besar oleh majikan perempuannya.

Pada tanggal 25 Desember 2016, Suyanti diizinkan untuk meninggalkan Rumah Sakit dan ditampung di penampungan KBRI. Untuk beberapa waktu ke depan Suyanti masih harus menjalani rawat jalan. Suyanti sudah berkesempatan berbicara dengan keluarganya di Medan melalui telepon.

Pada tanggal 25 Desember 2016 diperoleh informasi bahwa pelaku telah dibebaskan dengan jaminan.
KBRI telah mengirimkan nota kepada Kemlu Malaysia untuk menyampaikan protes serta keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut dan sekaligus meminta agar pelaku diberikan hukuman yang setimpal sesuai hukum Malaysia.

Menurut Anis, kasus tersebut kembali menegaskan bahwa ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya ke dalam UU Nomor 6 tahun 2012 belum dijalankan sepenuhnya.
Disisi yang lain, ratifikasi terhadap konvensi ILO 189 tentang kerja layak terhadap PRT merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda.

Untuk itu, Anis mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil sikap tegas dan nyata dengan mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Ia meminta proses hukum atas kasus tersebut secara fair dan berkeadilan.
Anis juga mendesak agar segera menuntaskan revisi UU 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Anis juga meminta kepada pemerintah Malaysia agar segera memproses hukum majikan Suyati dan memastikan penegakan hukum berjalan dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Selain itu, pemerintah Malaysia harus memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi atas penganiayaan yang dialami korban.

Anis juga meminta agar meninjau kebijakan bilateral antara pemerintah Malaysia dan Indonesia tentang perlindungan buruh migran.

 


Beritahu teman


Berita lainnya

Apa komentarmu?

Email kamu tidak akan kami publikasikan.


*