Pj Wali Kota Siantar Minta Superivisi ke KPK

1099064-Pj Wali Kota Siantar Minta Superivisi ke KPK

Penjabat (Pj) Wali Kota Pematangsiantar, Anthony Siahaan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Tujuannya untuk melakukan supervisi ke Pemerintahan Kota Pematangsiantar.

Surat ini langsung diantar oleh Plt Kepala Bagian Hukum Setda Pematangsiantar, Heri Oktarizal, ke Kantor KPK, Rabu (11/2/2017).

Dalam surat tersebut, Anthony memohon kepada KPK agar melakukan Supervisi terkait diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016. Yaitu tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.

Dalam surat tersebut Anthony menjelaskan latar belakang terbitnya Perwa Nomor 29. Diakibatkan belum ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang PSPD dan Perda tentang APND 2017. Tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Sebelum meminta suvervisi kepada KPK, Anthony juga sudah mendatangi Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membicarakan permasalahan ini.

“Dalam pertemuan yang berjalan santai tersebut, KASN pada intinya meminta kepada jajaran Pemko Pematangsiantar agar tetap melaksanakan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Anthony.

(ryd/tribun-medan.com)


Beritahu teman


Berita lainnya

Apa komentarmu?

Email kamu tidak akan kami publikasikan.


*